undang undang minuman keras. 104/PW. undang undang minuman keras

Tentang penjualan minuman keras ini di atur dalam KUHP, salah satu pasal yang mengatur yaitu terdapat dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, Penelitian ini bertolak dari adanya suatu pemikiran bahwa minuman keras adalah khamr, dan berarti secara syari‟at diharamkan juga dalam bisnis khamr. Minuman keras yang populer antara lain arak, brendi, brendi buah (juga dikenal sebagai eau-de-vie atau schnapps), gin, rum, tequila, vodka, dan wiski. kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras kepada anggota Angkatan Bersenjata atau kepada isterinya, anak atau pelayan; menjual minuman keras kepadaPENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kesusilaan dalam beberapa Pasal, yaitu: a. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pekerja yang mabuk atau meminum minuman keras yang memabukkan di lingkungan kerja dapat diputus hubungan kerjanya. Sehingga diperlukan upaya mengawasi peredaran minuman keras di masyarakat. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab Pendahuluan. 1. 24 Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Permohonan Lesen Minuman Keras (Liquor Y ang 15 B. Perlu diingat bahwa singkatan dari LCA secara luas. minuman keras. 10 . com, Jakarta - Setelah mengendap lama dan menjadi polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) kembali mencuat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Men. Tutup. PENERAPAN PASAL 4 DAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINUMAN KERAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN MALANG) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu. Maraknya kasus miras oplosan jelas menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. JAKARTA, KOMPAS. com - Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol menyita perhatian publik. Kes/Per/V/1977 tentang Wadah,. Sebarang penjualan minuman keras tidak boleh dibuat selain dari di premis-premis yang dilesenkan sahaja dan hendaklah mematuhi semua syarat-syarat serta. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), dan bukan dengan KUHP. C/2018/PN Byw. 304/MPPT-91 Tahun 1991 tentang Ketentuan Usaha Bar (“Kepmen Pariwisata No. 2016. Tindak lanjut dari perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tertuang dalam Lampiran III, angka 31, 32, dan 33 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur,. Penjualan „LIQUOR‟ (minuman yang memabukkan) kepada seseorang di bawah umur 18 tahun adalah dilarang. UU Narkotika yang telah disahkan di. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96/Men. Pasal 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. pengawasan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah No. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko1. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 493 AKTA HIBURAN (WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR) 1992 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi pelesenan dan pengawalan hiburan dan tempat hiburan dan perkara yang bersampingan dengannya. Minuman keras golongan B Minuman ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 5% sampai dengan 20%. mematuhi undang-undang atau peraturan tertentu. Minuman keras oplosan ini memiliki dampak yang berbahaya jika dikonsumsi. bpk. com - Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol mulai dibahas lagi di Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan agenda pemaparan pengusul pada Selasa (10/11/2020). Mari kita jaga lingkungan dan keamanan di sekitar kita dengan tidak mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dan. Meminum minuman keras sama jenis ‘liquor’ mahupun ‘bukan liquor’ di tempat awam secara terbuka adalah diharamkan. Bachtiar Adang. Secara legal, di dunia medis penggunaannya diatur sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis maupun fisik. Dengan merubah beberapa isi dari Undang-Undang sebelumnya yang dipakai yaitu Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid yang sebelumnya digunakan sebagai Undang-Undang Kesehatan. 10. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya diatur mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras. minuman keras dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya. com, sanksi pidana atau denda bagi peminum minuman beralkohol turut diatur. Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranDari surah tersebut tegas disebut bahwa umat muslim tidak boleh minum minuman yang menyebabkan mabuk. Karena undang-undang ini hanya berlaku untuk pemegang lisensi, maka tidak ada larangan bagi anak di bawah umur untuk membeli, mengonsumsi, atau memiliki minuman beralkohol. Miras serta Pasal 135 dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jenis dalam penelitian ini adalah empiris dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis. ) 2 Dalam konteks undang-undang jenayah Islam, lazimnya ia dijalankan oleh penguatkuasa agama. Sebab, dalam beleid itu, pemerintah secara khusus memberi syarat agar. Namun tidak disebutkan secara gamblang bahwa. RUU Larangan Minuman Beralkohol akhirnya ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Judul. 4 Undang-Undang Malaysia AKTA 493 Seksyen 15. 1. com, Jakarta - Setelah mengendap lama dan menjadi polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (minol) kembali mencuat. Penggunaan minuman keras dan sejenisnya dapat mengganggu kesadaran yang dapat mengakibatkan insiden sehingga dilarang keras didaerah kerja perusahaan 5. Memang berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menempatkan minuman alcohol sebagai barang dalam pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur mengenai produksi minuman alcohol yang harus sesuai dengan standar mutu pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Misalnya, golongan A merupakan minuman dengan kadar etanol atau C2H5OH lebih dari satu sampai lima persen. Minuman Keras dalam Hukum Positif Sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai minuman keras. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1970 DASAR-DASAR K3 KELEMBAGAAN K3. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT,. Pencabutan lampiran tersebut dilakukan untuk merespons penolakan masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka investasi industri minuman keras di beberapa provinsi seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Sulawesi Utara. 17 Dalam ilmu kimia, alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. ABSTRAK: a. Republik Indonesia. BANGI, 3 Rejab 1443H, Sabtu – Undang-undang untuk mencegah arak di Malaysia masih belum mencukupi, demikian kata Pakar Perlembagaan, Prof Datuk Dr Shamrahayu Abd Aziz. go. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta. com - Usulan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Yaitu, rusaknya perilaku anak-anak muda. Sebelumnya Jokowi sempat maju-mundur dalam menutup investasi pada industri miras. 33Undang-undang PerizinanPerizinan penjualan minuman keras didukung oleh banyak orang seakan-akan membatasi penjualan minuman itu. Obat keras; d. bahwa ketentuan mengenai standar keamanan dan mutu. Iklan minuman keras tidak boleh menggambarkan penggunaan minuman keras dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi (perlu informasi bahwa penggunaannya dapat membahayakan keselamatan). H. Pengaturan narkotika adalah dengan UU No. RUU ini sejak diinisiasi sejak 2016, ‎hingga kini tak kunjung juga rampung. Pemusnahan minuman keras dan rokok ilegal di halaman Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras di wilayah ini. Tindak lanjut dari perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tertuang dalam Lampiran III, angka 31, 32, dan 33 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara. id PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG. Salah satu semangatnya adalah. Sebelumnya, keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol telah menuai pro dan kontra. 16. Jakarta. Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung alkohol (zat psikoaktif). MIRAS (MINUMAN KERAS) MESTI DILARANG DENGAN TEGAS Oleh Ustadz Abu Minhal Lc Kitab suci Al-Qur`ân secara tegas melarang perbuatan merusak di muka bumi. Jika orang mati dalam keadaan mabuk seperti itu maka jangan harap kelak di akhirat akan bisa. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjualan minuman keras masih dibolehkan dengan syarat adanya izin. Pasal 891: Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun. Meski, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada April 2020 sudah mengeluarkan regulasi yang melarang penjualan minuman beralkohol di internet yang. Rancangan Undang-Undang ini pun, disebut Firman sudah lama dibahas tapi sering ditunda karena adanya perdebatan masalah judul. Perpes yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari. P O L I C Y B R I E F H U K U M M A S Y A R A K A T. yang dikonsumsi dari makanan dan minuman. Dokumen. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. Orang yang melanggar Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol akan diancam dengan sanksi pidana. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. bahwa minuman beralkohol dapat. Kita sebagai manusia tugas kita yaitu menjaga, melindungi dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, lihat di sini. Ketua Bidang Hukum MUI, Noor Achmad. (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Keras, alkohol 1 Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 2 Agus Salim Andi Gadjong, 2007, Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 1 telah hilang sanctienya sedang. pinjam uang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Nomor 42/PID. Jika terjadi suatu persitiwa di mana seseorang meniminum minuman keras dalam takaran tertentu, maka peminum akan mabuk. Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang di produksi, pengedaran dan penjualnya ditetap kan sebagai barang dalam pengawasan. Pada bulan juli 2020 terjadi lagi dua warga blitar tewas akibat miras oplosan2. Baca Juga: Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan; Perbedaan Pailit dan Bangkrut; Dari Business Judgment Rule Hingga Potret Kepemimpinan Perempuan di Kursi. Aturan soal miras tercantum dalam lampiran III Perpres, yakni soal daftar bidang usaha. MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WAll KOTADENPASAR, a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. MINUMAN KERAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SULA, Menimbang : a. KOMPAS. Pasal 24 (1) Kepala Dinas wajib melakukan pendataan kegiatan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional. Pasal 17 huruf a 1. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan,. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,. Peraturan Perundang-undangan. Pangan. TANGGA DAN MAKANAN-MINUMAN MENTERI KESEHATAN MENIMBANG: a. go. "Bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan penanaman modal serta. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08. Larangan mengonsumsi minuman beralkohol tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Undang-undang (UU) NO. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. bahwa minuman keras adalah salah satu pe-. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M. RUU Larangan Minuman Beralkohol akhirnya ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, menuai reaksi penolakan. Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran minuman beralkohol diwilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah; - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (6), UU No 8 Prp Tahun 1962, UU No 8 Tahun 1981, UU No 8 Tahun 1999, UU No 6 Tahun 2007, UU No 10Untuk itu, perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes 36/2022. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari Bahan Baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana. Bentuk Penanaman Modal Asing. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . 419 tgl. VIVA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang tengah digodok DPR membuat pengecualian tempat menjual minuman beralkohol maupun kepentingan meminum minuman keras . Usulan dilayangkan pada 20 Februari lalu, namun baru. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. RUU itu juga mengatur sanksi pidana bagi mereka yang mengkonsumsi minuman keras. Ia sempat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang turut melarang investasi pada industri minuman keras. 8 Undang-Undang Malaysia AKTA 493 peruntukan-peruntukan Akta ini, tentang penjalanan kuasa dan budi bicara yang. minuman keras/beralkohol dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat; b. Jakarta, 31-01-2022 – Penindakan terhadap rokok dan minuman keras ilegal kembali dilancarkan Bea Cukai sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari bahaya barang ilegal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. DITINJAU DARI HUKUM ISLAM . Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 15 berbunyi, “Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. bahwa ketentuan mengenai pengawasan minuman beralkohol yang diedarkan secara daring sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring, serta pengaturan mengenai obat kuasi, perlu disesuaikanJakarta, Beritasatu. minuman keras dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan miras dikenal dengan minuman beralkohol. com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang diusulkan oleh DPR RI kini hangat. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya diatur mengenai investasi minuman beralkohol atau minuman keras. Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Seperti diketahui, Pasal 154 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan memasukkan. Pengertian Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai Istilah strafbaarfeit, tindak pidana ini biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam. Kini, beberapa kalangan masyarakat mendorong untuk adanya ketentuan yang mengkriminalkan kegiatan memproduksi, menjual dan. 104/PW. Sebelumnya RUU Larangan Minuman Beralkohol ini diusulkan 21 anggota DPR, yaitu 18 orang dari Fraksi PPP, 2. PERDA Kabupaten Kutai Timur No. Bir. keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,. Andaikan RUU ini disahkan menjadi UU, maka setiap orang yang memproduksi, menjual, menyimpan, maupun mengonsumsi alkohol bisa terancam. Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 49/2021 tentang Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tags RUU Larangan Minuman. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian. RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. Draf undang-undang yang terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal itu menyebtukan minuman beralkohol yang terlarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya. Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS . Minuman beralkohol di Malaysia merujuk kepada penggunaan, industri dan undang-undang alkohol di negara Asia Tenggara Malaysia. Hal itu dia sampaikan menanggapi pernyataan advokat Hotman Paris yang menyebut Pasal 424. Sementara itu, di beberapa daerah di Indonesia, minuman beralkohol diatur dan diperuntukkan untuk acara tertentu. Penjualan minuman beralkohol sendiri sudah diatur dalam. 22 Desember 1949 ) PASAL I Undang – undang obat keras ( St. Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranMINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WAll KOTADENPASAR, a. Seharusnya nggak ada urgensinya DPR mengajukan RUU minol,” kata dia saat dihubungi Liputan6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berikut adalah aturan dan pasal-pasal tentang Minuman Beralkohol sebagaimana dirangkum. BANGI, 3 Rejab 1443H, Sabtu – Undang-undang untuk mencegah arak di Malaysia masih belum mencukupi, demikian kata Pakar Perlembagaan, Prof Datuk Dr Shamrahayu Abd Aziz. 21 anggota DPR yang terdiri dari PPP (18 Anggota), PKS (2 anggota) dan Gerindra (1 anggota), sepakat mengusulkan agar RUU ini kembali dibahas. Sumber Foto: Ist. 4. Belum Tersedia. Undang-undng Nomor 21 tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1967.